Indonesia′s Leading Integrated EPC & Investment Company

Email This  Print This

Laporan Dewan Direksi


Para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, yang kami hormati,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pengelolaan Perseroan untuk tahun buku 2017. Atas dukungan dan kerja sama yang efektif dari berbagai pihak, pencapaian kinerja Perseroan di tahun 2017 sangat baik. Perseroan telah mampu menjadikan tantangan perekonomian menjadi peluang yang telah ditangkap dengan baik melalui eksekusi strategi yang efektif.

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Tinjauan Makro Ekonomi

Tahun 2017 merupakan tahun pemulihan ekonomi global dengan pertumbuhan lebih kuat dibandingkan 2016, baik dari negara maju maupun negara berkembang. Ke depan, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan tetap tinggi disertai dengan harga komoditas dan volume perdagangan yang tetap kuat. Namun demikian, sejumlah risiko terhadap perekonomian global tetap perlu diwaspadai, antara lain normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju dan faktor geopolitik. Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2017 membaik sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi global. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional meningkat dari 5,03% pada tahun 2016 menjadi 5,07% pada tahun 2017, didukung oleh stabilnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya pertumbuhan investasi, kontribusi belanja Pemerintah yang membaik, serta surplus neraca perdagangan internasional yang terus meningkat.

Membaiknya kondisi perekonomian global dan nasional serta adanya komitmen dari Pemerintah, maka sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Untuk memenuhi tujuan strategis pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah memberikan dukungan guna mempercepat penyediaan infrastruktur. Beberapa lembaga keuangan publik telah dibentuk, seperti Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui hutang dan ekuitas. Dukungan untuk proyek infrastruktur juga bisa berasal dari Dana BPJS Ketenagakerjaan, yang berencana meningkatkan alokasi asetnya ke infrastruktur yang dipimpin oleh BUMN. Selain dukungan dana, Pemerintah juga berupaya mengurangi beban birokrasi dan memperlancar proses administrasi di proyek infrastruktur. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau (BKPM), sekarang memberikan titik perizinan terpusat untuk sektor-sektor tertentu, yang dapat meningkatkan efisiensi proses persetujuan investasi. Kementerian Keuangan membentuk skema Public Private Partnership (PPP), dalam skema tersebut, penyediaan infrastruktur dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerjasama dengan pihak swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015.

Dalam rangka mempermudah investasi, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola aset negara dan mempercepat proses pembiayaan pembebasan lahan untuk pengerjaan Proyek-Proyek Strategis Nasional. Adapun dukungan dalam melakukan perencanaan proyek-proyek strategis nasional tersebut, Pemerintah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang bertugas untuk melakukan pengembangan kapasitas serta memastikan kemampuan Penanggung Jawab Proyek dalam menyediakan proyek dan mengkoordinasikan penerbitan peraturan-peraturan dan kebijakan terkait infrastruktur.

Reformasi peraturan dan kebijakan secara bertahap telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi para BUMN dan sektor swasta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 telah digantikan oleh Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 untuk merangsang investasi dalam proyek PPP dengan memperluas sektor yang memenuhi syarat dan menawarkan kerangka hukum yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum, yang berlaku pada tahun 2015, sekarang membatasi prosedur pembebasan lahan sampai 583 hari dan memungkinkan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum, sehingga meminimalkan secara efektif biaya pembebasan lahan untuk pengembang infrastruktur Pemerintah juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 mengenai kontrak pembayaran ketersediaan (juga dikenal sebagai Skema Anuitas Berbasis Kinerja atau SABK); yang seharusnya menjadi dasar Pemerintah dalam memberikan dukungan fiskal untuk meningkatkan daya tarik proyek infrastruktur.

Untuk mengalokasikan sumber daya negara dengan lebih baik, Pemerintah juga mengidentifikasi proyekproyek yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian Indonesia. Proyek Strategis Nasional Indonesia terdiri dari 245 proyek di berbagai sektor dan 2 program di industri listrik dan pesawat terbang dengan perkiraan biaya investasi sebesar Rp4.197 triliun.

Sehubungan dengan tren urbanisasi dan fokus terus menerus dari Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang mendorong pembangunan dan penanaman modal, badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang konstruksi, seperti Perseroan, berada pada posisi yang tepat untuk berperan dalam pertumbuhan pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Strategis

Tantangan dan peluang yang terjadi dalam perekonomian, khususnya sektor konstruksi, telah diantisipasi dengan baik melalui eksekusi strategi yang tepat di 2017. Beberapa strategi yang dilakukan di 2017 adalah sebagai berikut.

  1. Strategi Pemasaran “Pasar Selektif.” Strategi Pasar Selektif yang dilakukan oleh Perseroan merujuk pada pasar yang terpilih. Saat ini, pasar Perseroan terdiri dari pasar domestik dan luar negeri, strategi untuk pasar domestik adalah dengan memilih proyek yang berasal dari Pemerintah yang telah disesuaikan dengan anggaran Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan swasta yang dinilai menguntungkan. Untuk pasar luar negeri, Perseroan memfokuskan diri pada pasar yang sudah dikuasai.
  2. Strategi Keuangan “Sentralisasi dan Pembiayaan Mandiri.” Strategi Keuangan Perseroan berfokus pada optimalisasi tingkat likuiditas. Hal ini dapat dicapai melalui strategi keuangan terpusat dan kebijakan pembiayaan proyek secara mandiri. Kedua kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga tingkat likuiditas Perseroan.
  3. Strategi Operasional “QSHE, Sentralisasi Pengadaan, Program Efisiensi dan Mitigasi Risiko.” Strategi Operasional didasarkan kepada tiga hal keunggulan yaitu 1) Quality, Safety, Health and Environment, 2) Pengadaan Terpusat, 3) Program Efisiensi, dan 4) Mitigasi Risiko. Perseroan memperhatikan Quality, Safety, Health, and Environment dalam beroperasi. Pengadaan Terpusat merupakan salah satu cara substansial dalam mengurangi biaya khususnya mendapatkan harga yang terbaik dan efisiensi pada biaya persediaan. Program Efisiensi dilakukan dengan melakukan upaya-upaya perbaikan yang berkelanjutan di setiap proses bisnis, baik di harga pokok maupun di biaya operasional. Mitigasi risiko dilakukan sebagai bagian utuh dari pengelolaan risiko yang ditujukan untuk meniadakan atau meminimalkan tingkat risiko yang dapat diterima.
  4. Strategi Investasi “Perkuatan Integrasi Forward-Backward.” Strategi Investasi yang diterapkan adalah melakukan investasi yang bernilai tambah dan mempunyai keunggulan bersaing. Strategi nilai tambah dilakukan dengan membuat keputusan investasi secara tepat dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan khususnya dalam hal tingkat pengembalian investasi. Strategi keunggulan bersaing adalah strategi pemilihan investasi untuk meningkatkan kemampuan sinergi Perseroan untuk memberi nilai tambah kepada customer dibanding kompetitor.
  5. Strategi ”Pengembangan Human Capital Berbasis Kompetensi dan Pengharkatan.” Strategi Pengembangan Human Capital dimulai dari desain organisasi yang disesuaikan dengan arah perkembangan Perseroan dan mengembangkan Kompetensi Human Capital untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Penerapan prinsip “more for more” dalam penerapan kebijakan pengharkatan.

Strategi-strategi tersebut telah diimplementasikan secara efektif yang didukung oleh komitmen Direksi dan seluruh karyawan WIKA. Kedepannya, Perseroan akan terus melakukan perbaikan-perbaikan agar kinerja Perseroan bisa tetap terjaga dan mendorong pengembangan usaha kedepannya.

Analisis Kinerja Operasional Dan Keuangan

Perseroan telah mampu menangkap peluang yang ada dalam perekonomian, khususnya di industri konstruksi. Melalui eksekusi strategi bisnis yang tepat, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang sangat baik. Secara umum, Perseroan berhasil meningkatkan kinerja operasional maupun keuangan secara signifikan.

Penjualan di 2017 tercatat sebesar Rp26,18 triliun mengalami kenaikan 67,06% jika dibandingkan dengan penjualan di 2016 yaitu sebesar Rp15,67 triliun. Kenaikan tingkat penjualan yang paling besar adalah kenaikan penjualan pada segmen infrastruktur dan gedung sebesar Rp9,91 triliun pada tahun 2017 atau naik 132,44% dari tahun 2016. Peningkatan penjualan telah menghasilkan peningkatan laba bersih. Di tahun 2017, Perseroan membukukan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk Tahun Berjalan sebesar Rp1,20 triliun, mengalami peningkatan 13,52% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp1,06 triliun.

Dari sisi posisi keuangan, Perseroan telah berhasil meningkatkan total aset dan ekuitas. Per 31 Desember 2017, total aset Perseroan meningkat menjadi Rp45,68 triliun dari Rp31,36 triliun per 31 Desember 2016. Peningkatan total aset tersebut mencapai Rp14,32 triliun atau sebesar 45,70%. Sedangkan total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2017, meningkat Rp1,89 triliun atau sebesar 14,87% dari Rp12,74 triliun per 31 Desember 2016 menjadi Rp14,63 triliun per 31 Desember 2017.

Pencapaian Target 2017 dan Kendala yang Dihadapi

Pencapaian target di 2017 menunjukkan hasil yang baik. Meskipun pencapaian target kontrak baru sedikit di bawah target yaitu sebesar 98,05%, akan tetapi pencapaian target kontrak dihadapi telah melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 103,29%. Perseroan juga berhasil melampaui target penjualan di 2017 yaitu sebesar 101,67%. Sedangkan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk telah mendekati yang ditargetkan yaitu sebesar 98,65%.

Beberapa komponen belum melampaui yang ditargetkan dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi Perseroan.

Ke depannya, Perseroan akan senantiasa melakukan evaluasi pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, sehingga kinerja Perseroan di masa yang akan datang akan senantiasa mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Prospek Usaha

Prospek usaha Perseroan tidak bisa dilepaskan dengan peluang yang tersedia dalam perekonomian, khususnya di sektor konstruksi. Pembangunan ekonomi pada tahun 2018 diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 5,2% sampai dengan 5,6% secara tematik, holistik, dan terintegrasi dengan memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Sektor konstruksi ditargetkan tumbuh 6,7% sampai dengan 7,1% yang didukung oleh: (i) realisasi pembangunan infrastruktur sebesar 90,0% dari target program Pemerintah tercapai, seperti tender di awal tahun berjalan lancar, (ii) pembangunan jalur kereta dan jalan, telah menghasilkan dampak pada penggunaannya dengan adanya peningkatan anggaran konektivitas, (iii) penyediaan mobile power plant dan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan (iv) kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang menjaga stabilitas ekonomi dan mengakomodasi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mendorong perkembangan sektor konstruksi swasta.

Melihat peluang yang ada di industri konstruksi tersebut dan kekuatan yang dimiliki, PT Wijaya Karya (Perseroan) Tbk optimis bahwa prospek Perseroan di masa yang akan datang akan sangat baik. Perseroan memandang bahwa prospek usaha konstruksi pada tahun 2018 akan tetap tumbuh sesuai dengan target Pemerintah. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang fokus pada pembangunan infrastruktur akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang positif pada masa depan. Perseroan terus bersinergi untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas bisnis yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung rencana Perseroan untuk tumbuh lebih baik di tahun 2018.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perseroan menyadari bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan faktor kunci dalam meraih kesuksesan sebuah Perseroan. Oleh karena itu Perseroan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan. Sebagai Perseroan terbuka, Perseroan telah menerapkan GCG sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perseroan Terbuka. Serta Perseroan juga berkomitmen mencegah terjadinya Insider Trading, Fraud, Money Laundrying, Anti Bribery and Corruption (ABC) dikriminasi, dan penyimpangan lainnya.

Hubungan Perseroan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Dalam mengatur, mengakomodir dan mengaplikasikan best practice GCG hubungan Perseroan dengan Pemegang saham diatur dengan mengakomodir hakhak Pemegang Saham yang diterapkan secara adil. Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah/persentase saham yang dimilikinya. Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan. Sesuai Anggaran Dasar Pasal 5 ayat 4 huruf a; yang menyatakan bahwa “para Pemegang Saham memiliki hak yang sama dengan setiap 1 saham memberikan 1 hak suara.” Atas dasar tersebut Perseroan menurunkannya dalam prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara yang terdapat dalam Tata Tertib RUPS, dimana sebelumnya Tata Tertib RUPS telah diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dijelaskan kembali oleh Pimpinan RUPS saat pembukaan RUPS. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi.

Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta diumumkan 1 (satu) hari kerja setelah RUPS dari 2 (dua) hari yang dipersyaratkan oleh regulasi, untuk memenuhi informasi kepada stakeholders salah satunya diumumkan melalui website Perseroan (www.wika.co.id), pada menu Informasi Bagi Pemegang Saham bagian Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan hubungan dengan pemegang saham Perseroan wajib memperlakukan Pemegang Saham secara adil. Sesuai dengan Code of Conduct Perseroan (yang dapat diakses pada web www.wika.co.id), Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan.

Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan mempertimbangkan komposisi komisaris Independen sesuai dengan POJK Nomor 34 tahun 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, memiliki komposisi yang cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Komposisi anggota Dewan Komisaris merupakan hak dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Selama Tahun 2017, Dewan Komisaris WIKA memiliki latar belakang keahlian yang mencakup bidang teknik konstruksi, teknik kelistrikan, industrial plan, powerplant and energy, keuangan, legal, tata kelola, sumber daya manusia, investasi, pemasaran dan ekonomi.

Kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. maupun amanat Pemegang Saham.

Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris baik selaku Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan kriteria kinerja Dewan Komisaris maupun individu anggota Dewan Komisaris.

Fungsi dan Peran Direksi

Penentuan jumlah dan penetapan/pengangkatan Direksi ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perseroan, yang mengacu pada Peraturan yang berlaku dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015, Anggaran Dasar Perseroan dan Board Manual. Penentuan komposisi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan POJK Nomor 34 tahun 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki komposisi cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara individual maupun kolegial.

Selain penilaian melalui media RUPS dan menggunakan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), Perseroan juga telah menetapkan Key Performance Indicator (KPI) masing-masing Direktorat selama tahun 2017. Hasil penilaian telah dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Partisipasi Pemangku Kepentingan

Perseroan senantiasa meningkatkan penerapan GCG melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Salah satu yang telah dilaksanakan adalah mencegah terjadinya insider trading. Kebijakan guna mencegah terjadinya insider trading terdapat pada Code of Conduct yang didalamnya mengatur pula terkait dengan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip- prinsip etika usaha yang berlaku. Serta Perseroan juga berkomitmen mencegah terjadinya insider trading.

Berkenaan dengan ketaatan Perseroan kepada Undangundang yang berlaku, Perseroan menetapkan kebijakan anti korupsi dan anti fraud yang di breakdown pada Code of Conduct, Prosedur dan melakukan Himbauan kepada seluruh Insan Perseroan agar tidak melakukan Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya. Sedangkan terkait dengan pemenuhan kepentingan vendor, Perseroan telah memiliki kebijakan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor telah diatur di dalam Code of Conduct Perseroan atau Prosedur Perseroan yang dapat diakses melalui situs web Perseroan yang disosialisasikan secara terbuka untuk menjamin Perseroan memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif, kualitas yang baik, efisien, efektif dan menjamin supply yang kontinyu.

Terkait dengan kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur, Perseroan mempunyai komitmen untuk menggunakan modal kerja dan fasilitas pinjaman secara akuntabel,transparan dan efisien. Perseroan selalu senantiasa menyampaikan informasi material menyangkut hubungan dengan Kreditur, kepada para investor/calon investor secara adil, benar dan akurat.

Perseroan juga mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan kewajiban Perseroan terhadap Kreditur secara tepat waktu yang dituangkan dalam Code of Conduct Perseroan. Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain Kreditur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang disepakati antara Perseroan dan Kreditur serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam rangka memenuhi hak-hak karyawan, penghargaan kepada Direksi dan Pegawai didasarkan kepada Prosedur Perseroan Nomor: WIKA-HCE-PM-08.02 terkait dengan Prosedur Pemberian Jasa Produksi, dalam Anggaran Jasa Produksi ditetapkan berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Perseroan yang berpedoman pada Regulasi yang berlaku, Peraturan BUMN Nomer PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tanggal 4 Juni 2002.

Keterbukaan Informasi

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi, Perseroan telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media. Selain website, Perseroan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi media sosial lainnya seperti melalui Portal internal, Email, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube dan Call Center.

Berbagai informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan website Perseroan. Dengan demikian, informasi bisa diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT DAN TINDAK LANJUTNYA

Perseroan secara berkala melakukan pengukuran implementasi GCG. Hal ini dilakukan untuk memperoleh penilaian yang objektif mengenai implementasi GCG di Perseroan. Pelaksanaan GCG assessment tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Hasil penilaian menunjukkan skor 94,93 yang berarti penerapan GCG di Perseroan “Sangat Baik”. Beberapa kelemahan pelaksanaan Good Corporate Governance yang berhasil diidentifikasi dari proses assessment telah ditindaklanjuti antara lain penyempurnaan pedoman gratifikasi dan melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan dan penerapan whistle blowing system kepada karyawan dan stakeholders Perseroan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan whistle blowing system, memuatnya dalam laporan tahunan, dan mempublikasikannya dalam majalah.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanaan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh Komite di bawah Direksi yaitu Komite Risiko. Selama tahun 2017, Komite Risiko telah memberikan rekomendasi atas penyusunan analisa risiko proyek mega, proyek strategis dan proyek investasi. Direksi menilai bahwa selama 2017, Komite Risiko telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada Tahun 2017, jumlah dan komposisi Direksi WIKA mengalami perubahan sebagaimana penjelasan sebagai berikut.

Periode 1 Januari 2017 – 17 Maret 2017

Periode 1 Januari 2017 – 17 Maret 2017, Direksi berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat WIKA.

NamaJabatan
Bintang PerbowoDirektur Utama
Gandira Gutawa SumaprajaDirektur Operasi I
Bambang PramujoDirektur Operasi II
Destiawan SoewardjonoDirektur Operasi III
A. N. S KosasihDirektur Keuangan
IG. N. Ashkhara DanadiputrasDirektur Human Capital dan Pengembangan Sistem

Periode 17 Maret 2017 – 31 Desember 2017

Periode 17 Maret 2017 – 31 Desember 2017, Direksi berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat WIKA.

NamaJabatan
Bintang PerbowoDirektur Utama
Chandra DwiputraDirektur Operasi I
Bambang PramujoDirektur Operasi II
Destiawan SoewardjonoDirektur Operasi III
A. N. S KosasihDirektur Keuangan
Novel ArsyadDirektur Human Capital dan Pengembangan Sistem

PENUTUP

Demikian, laporan tugas Direksi atas pelaksanaan usaha Perseroan selama tahun 2017. Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada jajaran tim manajemen dan seluruh pegawai yang telah bekerja keras untuk mencapai tujuan Perseroan. Atas kerja keras dari tim manajemen dan seluruh pegawai, Perseroan mampu meningkatkan kinerjanya di 2017.

Atas arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Arahan Dewan Komisaris sangat memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja Perseroan, sehingga mampu meningkatkan kinerja Perseroan di 2017.

Direksi juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemegang saham, dan mitra kerja Perseroan. Atas dukungan yang diberikan selama ini, Perseroan mampu bertahan dan bahkan senantiasa menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik. Ke depannya, kami tetap berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik guna perbaikan pencapaian kinerja secara berkelanjutan. Direksi berharap bahwa Perseroan akan menjadi bagian penting dan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Jakarta, 2 April 2018

Atas nama Direksi

Bintang Perbowo

Perubahan Komposisi Direksi

Komposisi Direksi pada tahun 2018 mengalami perubahan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 24 April 2018. Adapun komposisi Direksi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NamaJabatanDasar Pengangkatan
TumiyanaDirektur UtamaKeputusan RUPS Tahunan Tanggal 24 April 2018
Agung Budi WaskitoDirektur Operasi IKeputusan RUPS Tahunan Tanggal 24 April 2018
Bambang PramujoDirektur Operasi IIKeputusan RUPS Tahunan Tanggal 25 April 2013
Destiawan SoewardjonoDirektur Operasi IIIKeputusan RUPS Tahunan Tanggal 25 April 2013
A.N.S KosasihDirektur KeuanganKeputusan RUPS Tahunan Tanggal 28 April 2016
Novel ArsyadDirektur Human Capital & Pengembangan UsahaKeputusan RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2017
Danu PrijambodoDirektur QHSEKeputusan RUPS Tahunan Tanggal 24 April 2018

INVESTASI

PT WIKA Industri Energi
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
PT Citra Marga Lintas Jabar
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT WIKA Jabar Power
PT Jasamarga Manado Bitung
PT Prima Terminal Petikemas
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Air Minum Indonesia
PT Wijaya Karya Krakatau Beton
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Jasamarga Bali Tol
PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama